Banyak Pekerja jadi Korban Pinjol, Ketua serikat Buruh Ikut Tuntut Jokowi

 


Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitis merupakam seorang dari 19 warga yang ikut menggugat jokowi terkait pinjaman online.

Meski tak pernah menjadi korban langsung dari perusahaan pinjol, namun Nining tergerak untuk mengajukan gugatan.

 Sebab, banyak buruh baik di dalam maupin di luar organisasi yang sudah menjadi korban pinjol.

"karena saya ketua serikat buruh, saya banyak berinteraksi dengan masyarakat kaum buruh. Di situasi ekonomi yang semakin sulit ini, ,mau tidak mau mereka mengambil pilihan menyelamatkan ekonomi sesaat dan akhirnya terjerat pinjol." kata nining 

Nining menyatakan, para buruh yang terjerat pinjol kebanyakan adalah mereka yang belum berstatus tetap. Gaji mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

Namun di sisi lain, mereka juga keulitan meminjam uang ke bank dan akhrinya memutuskan untuk nekat menggunakan pinjol.

"Tapi pinjol ini bukanya menolong orang dalam kesulitan tapi malah memeberikan beban kepada masyaratkat yang terkena tekanan ekonomi. Saya melihat perilaku pinjol yang keluar batas." kata nining.

Nining menyebut, sudah banyak buruh yang mengalami depresi karena diteror setelah tidak bisa melunasi pinjaman karena bunganya yang sangat besar.

Bahkan, kata dia, banyak juga buruh perempuan yang akhirnya dilecehkan oleh pihak perusahaan pinjol.

"ini saya dapat cerita langsung dari buruhnya. jadi kalau peminjamnya perempuan dibuat group seolaj-olah peminjamnya menawarkan open bo (jasa prostitusi),"kata nining.

Nining berharap kedepanya dengan gugatan ini pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih mengedepankan perlindungan pada pengguna jasa pinjaman online.

Gugatan warga negara atau citizen lau suit ini telah di daftarkan ke pengadilan negeri jakarta pusat. dan terdapat dengan nomor perkara 689/pdt.G/2021/PN jkt.Pst.

Selain Presiden Jokowi, warga juga menggugat sejumlah pejabat lain, yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ketua DPR Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan infoemasi Johni G Plate, serta ketua dewan komisaris otoritas jasa keuangan (OJK) Wimbob Santoso.

Dalam gugatannya itu, 19 warga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan provinsi agar pemerintah menghentikan sementara operasional seluruh perusahaan pinjaman online.

"Memerintahan kepada para tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di indonesia selama gugatan ini berlangsung," demikain bunyi pentitum gugatan seperti dikutif dari sistem informasi penelusuran perkara jakrta pusat.

Warga meminta pemberhentian sementara itu dilakukan sampai majelis hakim telah engambilputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, warga juga menuntut agar pemerintah menertibkan regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalah di tengah masyarakat dengan memastikan penghormaan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara, khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.




Post a Comment

Lebih baru Lebih lama