2022 UMR NAIK? CEK BOCORAN KENAIKANYA


Sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Namun Jelang berakhirnya pergantian tahun, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 belum juga keluar.

Pemerintah pusat hingga saat ini belum mengeluarkan tanda-tanda soal penetapan UMP terbaru.

Sedangakan kalangan buruh, sudah mendesak  ada kenaikan UMP 2022 sampai 5-10%. Polemik seputar upah minimum adalah "ritual" tahunan di indonesia. jelang akhir tahun, perdebatan soal berapa gaji yang bakal di dapat kaum pekerja selalu mengahangatkan.

Berikut ini estimasi bila ada kenaikan UMP 2022 sampai 7-10%.

Kalangan pengusaha menilai permintaan buruh mengenai kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10% tidak berdasar. Meski berani berasumsi berapa angka peningkatan UMP yang di inginkan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz, menjelaskan UMP merupakann domain pemerintah untuk menetapkam. Peningkatan UMP sampai 10% tentu tidak realitis dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

Dari sisi pelaku usaha di beberapa sektor masih terdampak pandemi, dan menurut dia untuk stabil butuh 2-3 tahun itu tidak mudah.

Buruh Sempat Minta Naik 20%

Buruh Sempat Minta Naik 20%

Sementara itu, golongan serikat pekerja sempat mendesak ada peningkatan UMP tahun 2022 hingga 20%. Tetapi, golongan buruh merevisinya dengan cuma menekan peningkatan sebesar 7%- 10% dari upah dikala ini. Apabila terdapat peningkatan hingga 20% pasti dapat buat pelaku usaha jantungan di tengah pandemi yang belum berakhir.

"[Desakan] 20% an awal mulanya, tetapi kita ringkas jadi 7- 10% sebab kita tidak bisa stimulus seperti pengusaha," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja( ASPEK) Mirah Sumirat

Ada pula UMP Jakarta dikala ini sebesar Rp 4. 416. 186, 548, bila terdapat peningkatan 20% hingga UMP Jakarta jadi Rp 5, 3 juta. Nilai tersebut dikira baru lumayan buat penuhi kebutuhan buruh. Alasannya, stimulus kepada buruh dikala ini terasa makin kurang.

Dia menyamakan stimulus dari pemerintah yang terasa berbeda antara buat pengusaha ataupun pekerja. Misalnya pengusaha insentif PPh orang serta tubuh, relaksasi kredit serta yang lain. Sedangkan itu untuk pekerja, dorongan sosial dan dorongan subsidi upah( BSU) relatif sedikit.

"Terlebih 2021 ini tidak naik pendapatan, banyak pekerja yang dirumahkan tanpa dibayar dengan alibi Covid, WFH[work from home] tidak dibayar gara- gara Covid. Buruh kebutuhan bayaran hidup nambah sebab online, tetapi sekolah SPP bayar terus. Tidak hanya itu pengeluaran banyak, pekerja bayar sendiri PCR serta seluruh macamnya," kata Mirah.

Bermacam kebutuhan itu jadi alibi golongan buruh memohon terdapatnya peningkatan UMP 2022 paling tidak sebesar 7- 10%. Angka itu bukan hasil yang asal, sebab buruh telah melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak( KHL) di 24 provinsi, dengan memakai 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak( KHL). " Kami pula mengadakan survei di pasar tradisional serta modern, serta kita pertimbangkan keadaan riil warga, pengeluaran semacam apa, kebutuhan serta bayaran yang ditanggung pandemi. Serta memperhitungkan pula 2021 tidak naik upah, jadi itu telah kompromi sedemikian rupa yang jadi pertimbangkan 7%- 10%. Di zona rill tidak ngangkat pula tetapi kami memikirkan serta menguasai suasana Covid," ujarnya


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama